Elit Golkar Target KPK Berikutnya Kasus PON Riau

Jakarta - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan kerja dua anggota Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Kahar Muzakir disambut baik Partai Demokrat. KPK diminta tidak gentar mengusut tuntas kasus PON dan kasus-kasus lain yang melibatkan politisi partai.

“Kalau sudah punya dua alat bukti, jangan dilindungi. Fraksi-fraksi di DPR tidak ada yang bersih,” ujar Ruhut Sitompul kepada Harian Terbit, Rabu (20/3).

Menurutnya pimpinan Partai Golkar juga jangan melindungi kader partainya yang terseret kasus korupsi. Golkar harus mendorong penegakan hukum dan konsisten mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. “Siapapun yang terlibat jangan dilindungi. Partai kami tidak pernah melindungi kadernya yang terlibat kasus korupsi,” tegasnya.

Dihubungi terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Novanto dan Kahar Muzakir. Penggeladahan dilakukan untuk mendalami penyidikan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus korupsi pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON Riau. “Benar telah dilakukan penggeledahan,” ujar Johan Budi.

Namum Johan belum dapat memastikan apakah penggeledahan tersebut pintu masuk untuk menetapkan kader Golkar sebagai tersangka baru. Menurutnya siapa saja tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka, sepanjang didukung dua alat bukti yang cukup. Saat ini, tegasnya KPK terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut.

Rusli Zainal ditetapkan tersangka merupakan pengembangakan penyidikan setelah dalam persidangan terdakwa Lukman Abbas Rusli disebut terlibat. Dan ama Kahar Muzakkir dan Setya Novanto muncul setelah Lukman Abbas mengaku pernah menyerahkan uang kepada ajudan Kahar Muzakir untuk memuluskan usulan penambahan anggaran PON ke pusat senilai Rp 290 miliar.

“Semua informasi tentu didalami dan divalidiasi oleh penyidik,” tegas Johan

Secara terpisah Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan Partai Golkar tidak akan menghalang-halangi proses hukum yang tengah berjalan terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja dua anggota anggota fraksi partai tersebut. “Justru Golkar paling depan dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Dia menegaskan apa yang dilakukan KPK tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh siapun. Golkar akan menyerahkan kasus tersebut pada proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi. “Kita sepakat musuh utama korupsi. Siapapun yang melakukan itu harus diproses,” ujarnya.

Kasus PON bukan satu-satunya kasus korupsi yang menyeret kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Korupsi pengadaan Al’Quran juga telah membuat kader Golkar Zulkarnaen Djabar menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Zulkarnaen merupakan anggota Komisi VIII DPR yang juga mitra Kemenag. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan kitab suci tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer. Anggota Komisi VIII DPR ini diduga menerima imbalan milliaran rupiah secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun tersebut.

 

sumber:https://infokorupsi.com