Pekanbaru - Guna
mengetahui dan menyatakan kelengkapan perkara (21), perkara dugaan
korupsi pengadaan tanah Perkantoran Bakti Praja Kabupaten Pelalawan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan gelar perkara dengan Direktorat
Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Kamis (21/3/13).
Pelaksanaan
gelar perkara diruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau itu, dihadiri
Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto SH, dan sejumlah penyidik Ditreskrimsus
Polda, yang menangani kasus tersebut.
Andri
Ridwan SH, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, ketika dikonfirmasi
Riauterkini, Kamis siangnya mengatakan, gelar pekara dilakukan untuk
menentukan apakah perkara ini dinyatakan lengkap atau P21.
"Atau
bisa saja untuk menyatakan perkara ini tidak lengkap. Selanjutnya,
jaksa akan memberikan sejumlah petunjuk ke penyidik, supaya melangkapi
berkasnya," jelas Andri.
Ditanyai
perkembangan gelar perkaranya, Andri belum mengetahui. " Saya tidak
hadir di sana. Yang jelas, sekarang lagi ada gelar perkara," terang
Andri.
Dimana,
kasus yang merugikan negara Rp17 miliar ini, sudah menyeret tiga orang
tersangka. Mereka sudah ditahan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, pada
Jumat sore (8/2/13) lalu.
Tiga
tersangka yang ditahan yaitu Syahril (Mantan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Pelalawan), Tengku Alfian (Mantan Staf BPN Pelalawan) dan
Lamuddin (Mantan Kadispenda Pelalawan).
Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, sehingga merugikan negara.
Akibat
perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1
Undang-Undang (UU) No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU
No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 3 UU
No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,"
ungkap Andri.
Seperti
diketahui, kasus ini terungkap pada tahun 2010 lalu. Dimana sebelumnya,
lahan tanah perkantoran ini, tahun 2002 lalu sudah pernah di bebaskan
dan di ganti rugi oleh Pemkab Pelalawan.
Kemudian,
lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga para tersangka
Syahrizal. Ganti rugi ini dilakukan dari tahun2007 hingga tahun 2011.
Biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya beragam. Berdasarkan audit BPKP,
korupsi ini meruginak negara senilai Rp17 miliar.
Sumber: https://www.riauterkini.com
Comments
Post a Comment