Mahasiswa Diminta Kepung Istana

JAKARTA - Sejumlah aktivis dari Petisi 28 mengajak mahasiswa seluruh Indonesia untuk melakukan unjukrasa pada Senin (17/6), tepat ketika pemerintah dan DPR melaksanakan rapat pengesahan RAPBNP. Demontrasi ini untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Mahasiswa di seluruh Indonesia lakukan unjukrasa besok, kepung instansi-instansi pemerintah, kepung juga Istana Negara dan DPR RI," ujar salah satu aktivis Haris Rusly dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (16/6), kemarin. Haris belum memastikan kapan waktu unjukrasa para mahaasiswa itu. Namun, ia menyatakan, pihaknya mendukung penuh jika ada aksi penolakan. Menurut kumpulan aktivis ini, kenaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan LSM hanya permainan politik pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semata. Rencana ini justru dianggap menyengsarakan masyarakat. "Ini berdekatan dengan jelang puasa, belum Lebaran saja harga-harga sudah naik. Bagaimana kalau BBM naik juga, rakyat akan lebih sengsara," sambungnya. Terakhir, mereka mengingatkan Presiden SBY agar memperbaiki Partai Demokrat yang disebut-sebut melakukan korupsi dari APBN, dibanding sibuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan melindungi rakyat. PALING BERISIKO Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menurunkan daya beli dan kesejahteraan rakyat. Apalagi Bank Indonesia menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen. "Kenaikan BBM jelas menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia dalam siaran pers, Minggu (16/6), kemarin. Apalagi pada bulan Juli dan Agustus, ujar Yudi, masyarakat Indonesia menjalani masa liburan anak sekolah, bulan Ramadhan, Lebaran dan masa penerimaan anak sekolah. Semua itu kata dia, pasti membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil. DEMO MALAM Puluhan mahasiswa yang targabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND Palopo) juga melakukan demonstrasi di perempatan Jalan Imam Bonjol, Sabtu, 15 Juni 2013. Selan itu, mahasiswa juga melakukan aksi lanjutan yang dilakukan tadi malam. Saat demo Sabtu, mereka membakar ban bekas yang membuat Jalan Ratulangi sebagai penghubung Palopo-Masamba lumpuh total sepanjang lima kilo meter. Koordinator Lapangan (korlap) Syahril, dalam orasinya menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan sebuah kebijakan yang sangat kontras terhadap nasib rakyat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Kebijakan yang keliru dengan stimulus bahwa subsidi BBM yang dialokasikan dari dana APBN sebesar 12% dinilai mahasiswa bahwa pemerintah sangat membebani dan menyebabkan terjadinya defisit APBN. Menurut mereka, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menstabilkan kembali keuangan negara, bukan dengan cara menaikkan harga BBM. Ketua Bem Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (UNANDA) yang juga merupakan Ketua LSM Aspirasi Nasrum Dg Naba berpendapat, kenaikan BBM hanya untuk kalangan menengah ke atas. ''Jadi, kendaraan motor dan mobil angkutan umum jangan ikut naik,'' katanya. Sementara itu, tadi malam, gabungan mahasiswa ini juga melakukan aksi. Pantauan Palopo Pos, tadi malam, aksi yang dilakukan dari gabungan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cokroaminoto Palopo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM), dan Univesitas Andi Djemma (Unanda) dilakukan dengan tertib walau sempat ada aksi bakar ban di depan kampus STIEM, hingga pukul 23.00 malam tadi. Sekitar 50-an mahasiswa turun berorasi dan membagikan ratusan selebaran yang berisikan pernyataan sikap yang menyatakan seruan perlawanan "Rakyat Indonesia Tolak Kenaikan BBM (Retak BBM). Koordinator Lapangan (Korlap), Ridwan yang juga merupakan Ketua BEM Uncokro Palopo, mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. ''Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sangatlah tidak berpihak ke masyarakat atau rakyat kecil. Kebijakan tersebut akan menambah penderitaan masyarakat dan rakyat miskin karena akan diikuti kenaikan harga sembako,'' ungkap Ridwan kepada Palopo Pos, Minggu, 16 Juni 2013, pukul 22.00 malam tadi. Kapolres Palopo, AKBP Muh Guntur SIK kepada Palopo Pos mengaku langsung menurunkan puluhan personil anggota Polres Palopo, Polsek Wara, dan Polsek Wara Selatan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan aksi malam tadi. ''Aksi ini menjadi perhatian kami, apalagi dilakukan pada malam hari. Kami sudah turunkan personil untuk mengawal aksi mereka," ungkapnya. AKBP Muh Guntur yang menggantikan, AKBP Endang Rasidin SIK ini mengatakan, demo yang dilakukan mahasiswa malam tadi merupakan sebuah pelanggaran karena tidak ada pemberitahuan kepada polisi. ''Tidak ada pemberitahaun ke kami, walaupun ada, kami juga tentu menolaknya dimana dalam aturannya tidak diperbolehkan melakukan aksi pada malam hari. Kalau ada aksi malam hari, maka itu melanggar,'' kata Guntur. Menjawab hal tersebut, Ridwan membantah jika disebutkan demo mereka adalah aksi pelanggaran. ''Tidak betul demikian, aksi kami adalah aksi damai dan kami telah memasukkan pemberitahuan ke polisi sejak Jumat, 14 Juni 2013 lalu. Aksi ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya,'' kata Ridwan.  info via: palopopos.co.id